Baca Juga
HANGGUMPOST.ID – Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan Merik Havit, SH., MH. mengikuti Seminar Pembekalan Hukum dengan fokus topik : "Pembekalan Hukum Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024" secara virtual.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan dan dipusatkan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dilangsungkan hari ini, Sabtu 25 Juni 2022 pada pukul : 11.00 s.d 17.00 WIB.
Acara yang dipandu oleh Dr (Cand) Paskaria Tombi, SH., MH. yang diikuti oleh pengurus BBHAR se-indonesia baik tingkat DPD maupun DPC secara virtual.
Pada kesempatan ini, Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan Merik Havit, SH., MH didampingi Sekretaris Deny Galih Riazy, SH., MH., Wakil Kepala Bidang Pemilu/Pemilukada Bidang Pantra Agung Oki Riyanto, SH., MH., beserta anggota BBHAR DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, mengikuti kegiatan secara virtual, melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan, Kalianda, Sabtu (25/6/2022).
Kepala BBHAR Pusat PDI Perjuangan Komjen (Purn) Drs. Nurdin, MM. mengungkapkan mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahap jadwal pemilu 2024, maka kita harus mempersiapkan kader dan BBHAR sebagai tumpuan partai dalam pemilu, bagaimana menjadikan tahun 2024 kemenangan partai kita, katanya.
Seminar pembekalan Hukum ini dibuka Oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Ham Prof Dr Yasona H Laoly Secara Virtual dengan diadakannya Seminar Hukum ini diharapkan Kader kader BBHAR bisa menjadi ujung tombak Partai dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan terkait dengan Pemilu dan Pemilukada dan Dapat Mengawal Partai PDI Perjuangan untuk bisa Hattrick dalam Memenangkan Suara Rakyat, Ujarnya.
Dilanjutkan pemaparan mengenai tahapan pemilu 2024 dengan narasumber dari KPU dan Bawaslu RI, pembahasan tentang isu strategis, permasalahan dan strategi pencegahan permasalahan hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
Dan bagaimana mengetahui jenis penegakan hukum pemilu/pilkada, seperti tindak pidana pemilu/pilkada, perselisihan hasil pemilu/pilkada (sengketa hasil), sengeketa proses pemilu/pilkada, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. (rls/alf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar